Kemudian, dibentuk juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: "Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden". Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Belum Tersedia. Judul. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;. NOMOR 37/PMK. 2009 No. 2009/ No. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: T. TENTANG. Tempat Penetapan. Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Peraturan Menteri Perdagangan R. JAKARTA, KOMPAS. Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia T. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Ketentuan mengenai: a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera. 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ojat Sudrajat S. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية Unknownyang seolah-olah memiliki fungsi kewenangan untuk mengatur atau membentuk peraturan (regeling). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 (UU/2008/43) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Documents. Peraturan Perundang-undangan. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam. 29 Tahun 2018 diantaranya adalah UU No. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Tujuan pengaturan UU Kepailitan dan PKPU diantaranya yaitu untuk pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan. MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP 3. 62 No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Download : UU-Nomor-7-Thn-2015 40. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. Menurut UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melebihi kewenangan, menggunakan berwenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan berwenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. undang-undang undang-undang nomor 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. ID. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka serta bebas dari KKN. 28 October 2013; Undang-Undang. JAKARTA - Dalam kegiatan Diskusi Publik Refleksi 14 Tahun UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI "Upaya Memperkuat Kedudukan Hukum dan Peran Ombudsman RI" pada Kamis (6/10/2022), Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa saat ini Rencana perubahan UU Nomor 37 Tahun 2008. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan1. 70, TLN NO. UU 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Putusan MK No. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358); 4. 7 Mei 2008 s. 2008: UU No. PP 43 tahun 2008 tentang Air Tanah. Keputusan Ketua Ombudsman Ri Nomor 239 Tahun 2023 Tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Ombudsman Ri Tahun 2023. Pemerintah Targetkan Aturan Turunan UU IKN Rampung Minggu DepanUU 37 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 13. PERBUATAN YANG DILARANG. From Wikimedia Commons, the free media repository. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email [email protected]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 (UU/2008/8) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. UU 37 Tahun 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 . PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA: Nomor: 37: Tahun: 2008: Jenis: Peraturan Pemerintah: Tanggal Ditetapkan: 19/05/2008: Tanggal Diundangkan: 19/05/2008: Sumber: BN : Tempat Terbit:. Hingga pada tahun 2008 terbentuk Undang-Undang No. UU No. Penyelengaraan Pelayanan Publik Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008. Download : UU-Nomor-4-Thn-2015 38. diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2008 1 79. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. Detail : Undang-undang (UU) 15 / 2019 : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : Katalog : Abstrak : Download : Mengubah Undang. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownTahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia; Mengingat : 1. Belum Tersedia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. dengan rahmat tuhan yang maha esa. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsaTahun: 2008: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa: Kementerian Keuangan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 23 September 2008 :. 4440, LL SETNEG : 7 HLM. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang; d. Download : UU-Nomor7-Tahun_2012 39. 2012:undang-undang nomor 37 tahun 2008 ombudsman republik indonesia. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang. 37, LN. UU ITE pertama disahkan pada tahun 2008 sebagai UU No. ID. 25 tahun 2009) berinisiatif melakukan penelitian dalam rangka melihat sejauh mana kepatuhan Unit Layanan Publik khususnya yang melayani perijinan di Kementerian dalam menjalankan kewajibannyasesuai dengan Undang- Undang Nomor. UU 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). UU ITE Pasal 27 – 37 Tahun 2008. 7 October 2008: Subjek:-Status. Klik di sini untuk informasi selengkapnya. pdf. 2008 No. 7 Mei 2008. Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan. 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Diarsipkan 2009-08-24 di Wayback Machine. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownSumber: UU No 36 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2021 Perbandingan UU No 36 Tahun 2008 UU No 7 Tahun 2021 Pengenaan Pajak Penghasilan atas imbalan natura dan. Pasal 37. Selaku Warga Negara Indonesia dan sebagai Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, menggugat Pasal 10 UU ORI yang menyatakan “Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya,. Pasal 40 (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau. dengan rahmat tuhan yang maha esa. TENTANG. TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG,. 37 Tahun 2000 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang MATERI. penundaan kewajiban pembayaran utang. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional, menggantikan UU No 02 Tahun 1989: Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasannya). 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, dapat diselesaikan, sebagai masukan dan materi Naskah Akademik Pengumpulan data ke daerah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Tentang Perubahan Atas UU No. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 1. 3. Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 6. Dalam melaksanakan tugasnya, Ombudsman bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. , warga Provinsi Banten yang juga sebagai Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia terhadap uji materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU ORI) pada Kamis (29/9/2022). Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 6. kitab suci atau simbol keagamaan. Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Ombudsman), sebelumnya dalam Keppres Nomor 44 Tahun 2000 namanya adalah Komisi Ombudsman Nasional dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 namanya telah berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia. 61: Encrypted: no: Page size: 612 x 936 pts: Version of PDF format: 1. Dan Pasal 38 ayat (1) UU 37 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman RI. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. UU Nomor 37 Tahun 2008. Tujuan Ombudsman. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 2. 5 Ombudsman menurut pasal 1 ayat (1) UU 37 Tahun 2008 adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan usaha Milik Negara, badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik negara. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Undang-Undang Administrasi Kependudukan. 37. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang menangani maladministrasi dalam pelayanan publik. Bahan hukum primer yaitu UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, UU No. Detail Download. 74 Tahun 2008 tentang Guru. PJ. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. UU 37 Tahun 2008; Author: user: Image title: File change date and time: 16:41, 14 October 2008: Date and time of digitizing: 16:41, 14 October 2008: Software. English: Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2008. Contoh Kasus : Contoh kasus dari pasal 27 tahun 2008 ini adalah wanita yang bernama Yusniar menyampaikan kekecewaannya di media sosial Namun, Yusniar tidak menuliskan di tunjukkan kepada siapa postingan tersebut atau postingan. LN No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, dulakukan Panitia ke Provinsi Bali,. Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar Rp 100. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. 37 Tahun 2009 Dosen MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Selain itu, Ombudsman juga berwenang memberikan Saran kepada Dewan. Mokhammad Najih (Ketua merangkap Anggota) Bobby Hamzah Rafinus (Wakil Ketua merangkap Anggota). TENTANG. 000,00. PP 2 tahun 2013 tentang Perubahan PP 63 tahun 2008 tentang UU Yayasan melakukan 4 perubahan dan 3 penambahan Pasal pada PP 63 tahun 2008 tentang UU Yayasan yakni Penambahan Pasal 15A, Pasal 19A, dan Pasal 37A. Peraturan Pemerintah (PP) NO. NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG P E L A Y A R A N DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. . Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. PP No. 2007. ln. 134, TLN No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentangDownload : Undang-Undang-tahun-2008-17-08 21. Microsoft Word - UU-37-2000 Author: RICKY Created Date: 12/26/2008 1:51:25 AM. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. UU. NOMOR 37 TAHUN 2008. Tipe Dokumen. Penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. UU No. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN. pdf. 2008/no. Kewenangan Ombudsman Dalam Mengawas Pelayanan Publik. UU 37 Tahun 2008. Diundangkan 5 bulan yang lalu. 37. Akses Premium Bebas Iklan. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengatur tentang peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (penyusunan) 2017 6. 4 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan; 1. Dalam pasal 1 angka 7 uu 37/2008, rekomendasi dijelaskan sebagai berikut: Dasar pembentukan lod diy pada tahun 2008 menjadi peraturan gubernur no. Benny Sitanggang. jumlah permintaan informasi yang diterima; b. Perubahan yang dimaksud adalah mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan Kepailitan dan permohonan. – Diubah dengan Undang-Undang Nomor UU 7 TAHUN 2021 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 10 TAHUN 1994 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 7. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pasal. 2008 UU 11 ITE. Situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 128, TLN No. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem. Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Download Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. UU 39 tahun. File history. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. h. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية Unknown37,9 sedang: IPM (2021) 0. BAB VII. 37, LN. . 000/tahun. 38. Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. tentang. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia”. dan World Trade Organization, dan pernah menjadi anggota OPEC, meskipun Indonesia menarik diri pada tahun 2008 sehubungan Indonesia bukan lagi pengekspor minyak mentah bersih. Pasal 1. Ombudsman RI sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik sesuai amanah UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU Ombudsman), kewenangan Ombudsman juga diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) khususnya dalam Pasal.